Manual Rekam Medis

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, Indonesian Medical Council, 2006

REKAM MEDIS YANG BAIK ADALAH CERMIN DARI PRAKTIK KEDOKTERAN YANG BAIK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kenyamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan, mutu pelayanan.

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan

dokter gigi yang memiliki etik dan moral tinggi, keadilan dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan.

Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan medis oleh dokter dan dokter gigi dengan kualitasnya yang terpelihara sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi wajib mengacu pada standar, pedoman dan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat mendapat pelayanan medis secara profesional dan aman.

Sebagai salah satu fungsi pengaturan dalam UU Praktik Kedokteran yang dimaksud adalah pengaturan tentang rekam medis yaitu pada Pasal 46 dan Pasal 47.

Permasalahan dan kendala utama pada pelaksanaan rekam medis

adalah dokter dan dokter gigi tidak menyadari sepenuhnya manfaat dan kegunaan rekam medis, baik pada sarana pelayanan kesehatan

maupun pada praktik perorangan, akibatnya rekam medis dibuat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak tepat waktu. Saat ini telah ada pedoman rekam medis yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI, namun pedoman tersebut hanya mengatur rekam medis rumah sakit. Karena itu, diperlukan acuan rekam medis penyelenggaraan prakti kedokteran yang berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku baik

dst ……




MAU DOWNLOAD ARTIKEL ^


Download di sini !

Posted in Akreditasi RS, rekam medis | Tagged , | 1 Comment

Standart Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Standart Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, berdasarkan Keputusan Menteri : 377/Menkes/SK/III/2007.

Ketentuan tentang  : Ketentuan bagi Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan melaksanakan tugasnya.

Detailnya dapat di baca disini

Posted in Akreditasi RS, rekam medis | Tagged , , | Leave a comment

Standart Profesi Rekam Medis

PENDAHULUAN
Munculnya transformasi paradigma rekam medis dari tradisional menjadi manajemen informasi kesehatan pada pertengahan tahun 1990-an merupakan reformasi baru di bidang informasi kesehatan yang dipicu oleh modernisasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengelolaan rekam medis dengan format rekaman pada kertas (paper-based record) menjadi rekam kesehatan yang berazaskan pada butiran informasi berbasis komputer (computer-based environment) yaitu rekam medis yang berbasis pada informasi dengan menerapkan teknologi informasi kesehatan. Perekam Medis yang profesional wajib memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik profesi.




MAU DOWNLOAD ARTIKEL ^


KOMPETENSI PEREKAM MEDIS

Menentukan nomor kode diagnosis pasien sesuai petunjuk dan peraturan pada pedoman buku ICD yang berlaku (ICD-10 Volume 2), Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi sistim pengelolaan, penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan, Mengklasifikasikan data kode diagnosis yang akurat bagi kepentingan informasi morbiditas dan sistem pelaporan morbiditas yang diharuskan, Menyajikan informasi morbiditas dengan akurat dan tepat waktu bagi kepentingan monitoring KLB epidemiologi dan lainnya, Mengelola indeks penyakit dan tindakan guna kepentingan laporan medis dan statistik serta permintaan informasi pasien secara cepat dan terperinci. Menjamin validitas data untuk registrasi penyakit, Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar koding dan pendokumentasian

Aspek Hukum Dan Etika Profesi

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu melakukan tugas dalam memberikan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang bermutu tinggi dengan memperhatikan perundangan dan etika profesi yang berlaku.

Manajemen Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu mengelola rekam medis dan informasi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis, administrasi dan kebutuhan informasi kesehatan sebagai bahan pengambilan keputusan di bidang kesehatan.

Menjaga Mutu Rekam Medis

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menilai mutu rekam medis.

Statistik Kesehatan

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu menggunakan statistik kesehatan untuk menghasilkan informasi dan perkiraan (forcasting) yang bermutu sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang pelayanan kesehatan.

Manajemen Unit Kerja Manajemen Informasi Kesehatan/ Rekam Medis

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu mengelola unit kerja yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, penataan dan pengontrolan unit kerja manajemen informasi kesehatan (MIK) / rekam medis (RM) di instalansi pelayanan kesehatan.

Kemitraan Profesi

Deskripsi Kompetensi : Perekam Medis mampu berkolaborasi inter dan intra profesi yang terkait dalam pelayanan kesehatan. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan, Mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi antar profesi kesehatan, non kesehatan dan antar organisasi yang berkaitan dengan profesi, Memberikan informasi database MIK dengan efisien dan efektif, Mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi pelanggan baik internal & ekternal, Melaksanakan komunikasi dengan teknologi mutakhir (internet, e-mail, fax, dll), Melaksanakan negosiasi dan advokasi tentang pelayanan MIK/rekam medis, Memberikan konsultasi dalam pengelolaan informasi kesehatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, Menjalin kerjasama dengan Bagian Sistem Informasi RS dalam pengembangan teknologi baru

KODE ETIK

Bahwa memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan nasional yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Kesehatan merupakan salah satu wujud dari kesejahteraan nasional dan mempunyai andil yang besar dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas yang dapat mendukung kelangsungan kehidupan bangsa dan terwujudnya cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Rekam Medis dan Informasi Kesehatan merupakan aspek penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu pengembangan sistem dan penerapannya didukung oleh tenaga profesi yang berkualitas. Karena Rekam Medis dan Informasi Kesehatan menyangkut kepentingan kerahasiaan pribadi pasien dan rahasia jabatan, maka Perekam Medis merasa perlu untuk merumuskan pedoman sikap dan perilaku profesi, baik anggota Perhimpunan Profesional Perekam Medis Indonesia (PORMIKI) maupun Perekam Medis lainnya dalam mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya, baik kepada profesi, pasien maupun masyarakat luas.

Pedoman sikap dan perilaku Perekam Medis ini dirumuskan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunapartisipasi kelompok Perekam Medis dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan kesehatan. Maka berdasarkan pemikiran di atas, Kongres I PORMIKI menyepakati Kode Etik Perekam Medis sebagai berikut:

Kewajiban Umum

  1. Di dalam melaksanakan tugas profesi, tiap Perekam Medis selalu bertindak demi kehormatan diri, profesi dan organisasi PORMIKI.
  2. Perekam Medis selalu menjalankan tugas berdasarkan standar profesi tertinggi.
  3. Perekam Medis lebih mengutamakan pelayanan daripada kepentingan pribadi dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu.
  4. Perekam Medis wajib menyimpan dan menjaga data rekam medis serta informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ketentuan prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi dan peraturan perundangan yang berlaku.
  5. Perekam Medis selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak atas informasi pasien yang terkait dengan identitas individu atau sosial.
  6. Perekam Medis wajib melaksanakan tugas yang dipercaya pimpinan kepadanya dengan penuh tanggungjawab, teliti dan akurat.

Perbuatan/ tindakan yang bertentangan dengan kode etik :

  1. Menerima ajakan kerjasama seseorang / orang untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku.
  2. Menyebarluaskan informasi yang terkandung dalam rekam medis yang dapat merusak citra Perekam Medis.
  3. Menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun atas tindakan no.1 dan 2.

Peningkatan Pengetahuan Dan Kemampuan

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan profesional, baik anggota maupun organisasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perkembangan di bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Kewajiban Terhadap Profesi

  1. Perekam Medis wajib mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari Kode Etik Profesi.
  2. Perekam Medis wajib meningkatkan mutu rekam medis dan informasi kesehatan.
  3. Perekam Medis wajib berpartisipasi aktif dan berupaya mengembangkan serta meningkatkan citra profesi.
  4. Perekam Medis wajib menghormati dan mentaati peraturan dan kebijakan organisasi profesi.

Kewajiban Terhadap Diri Sendiri

  1. Perekam Medis wajib menjaga kesehatan dirinya agar dapat bekerja dengan baik.
  2. Perekam Medis wajib meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan IPTEK yang ada.

PENUTUP

Demikianlah Standar Profesi Perekam Medis Indonesia yang disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (DPP PORMIKI). Semoga standar ini bermanfaat bagi seluruh Profesi Perekam Medis di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Manajemen Informasi Kesehatan.

Daftar Kepustakaan

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
  7. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 749a/ Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis (Medical Record);
  9. Keputusan Menteri PAN No.135/Kep/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam medis dan angka kreditnya
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 377/menkes/sk/III/2007 tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan
  12. Health Information Management, Edna K Huffman, 1999
  13. Kongres V PORMIKI, tahun 2006

Disarikan oleh : Netty T. Pakpahan, SH, MH

Posted in Akreditasi RS, rekam medis | Tagged , | 2 Comments

Teknik Membuat Kerangka Acuan Program (TOR)

Apakah TOR (Tor= ….)

Sebelum memulai Kerangka Acuan ini untuk semua pokja silakan buka Assestment Pokja Admin , coba baca standar 1 – parameter 1. Ingat semua Pokja. Kami pernah mengabaikan ini, dan terjebak ….. dalam kebingungan.  Baik itu pokja rekam medis, PPI, Perawat, semua perlu baca Ass. Admin 1/1 ini.

Silakan merujuk ke sini !

Posted in Akreditasi RS | Tagged , , | 11 Comments

Indikator Mutu Pelayanan Mutu RS

Contoh :

INDIKATOR MUTU PELAYANAN

UNIT KERJA                        : Unit Rawat Inap

RUANG LINGKUP              : Efektifitas Asuhan Keperawatan

NAMA INDIKATOR            : Angka Kejadian Luka Dekubitus

DASAR PEMIKIRAN           :  Terjadinya Luka Dekubitus menunjukkan Asuhan Keperawatan yang tidak  baik

DEFINISI INDIKATOR       : Suatu daerah yang jaringan cutaneousnya mengalami kerusakan diakibatkan oleh tekanan yang terus menerus pada pasien tirah baring yang tidak dilakukan alih posisi

KRITERIA                             :

Inklusi                                     : Luka lecet pada bagian –bagian tubuh pasien yang terkena tekanan karena tirah baring

Eksklusi                                   : Luka lecet yang terjadi diluar area tekanan pada pasien tirah baring

TIPE INDIKATOR                : Rate Based

PEMBILANG ( Numerator ) : Jumlah Kasus Luka Dekubitus Per Bulan

PENYEBUT ( Denominator )            : Jumlah Pasien Tirah Baring Pada Bulan Tersebut

STANDAR                             : 3 %

KETERANGAN                    : Tidak termasuk luka dekubitus yang terjadi sebelum perawatan di rumah sakit

Indikator lain dapat di lihat di sini !

Posted in Akreditasi RS | Tagged | Leave a comment

Daftar Referensi Buku Akreditasi 16 Pelayanan

No. PELAYANAN PEDOMAN PERATURAN
1. Administrasi dan Manajemen o  Pedoman Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit, Depkes, 1994

o  Prosedur dan Teknik Penyusunan Master Budget Rumah Sakit (1996)

o  Petunjuk Tehnis Tata Cara Pengelolaan Keuangan RS Instansi Pengguna PNBP, Depkes, 1998

o  Pedoman Akuntansi RS, Depkes, 2003

o  Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (2001)

o  Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan, Depkes, 2001

o  Program (dr. Luwiharsih)

o  Pedoman penyusunan SOP untuk RS (dr. Nico A. Lumenta)

o  Indikator Kinerja Rumah Sakit, Depkes, 2005

o  Pedoman Etika Promosi Rumah Sakit, Persi, 2006

o  Standar Kamar Jenazah, Depkes, 2004

o  Pokok-pokok Pedoman Arsitektur Medik Rumah Sakit Umum, Depkes, 1998

o   Himpunan Peraturan yang berkaitan dengan akreditasi, Persi – KARS, 1998

o   UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran

o   Kepmenkes 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal RS (Hospital Bylaws)

o   Permenkes 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan

o   Kepmenkes 1426/Menkes/SK/XII/2006 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)

o   SE Dirjen Yanmed YM.02.04.3.5.2504 tahun 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

2. Pelayanan Medik o   Kode Etik Kedokteran Indonesia

o   Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety), Depkes 2006

o   Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP), KKP-RS, 2007

o   Standar Pelayanan Rumah Sakit, Depkes, 1999

o   Petunjuk Pelaksanaan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit, WHO-Depkes, 2001

o   Indikator Kinerja Rumah Sakit, Depkes, 2005

o   Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik Di Indonesia, KKI, 2006

o   Manual Komunikasi Efektif Dokter-Pasien, KKI, 2006

o   Permenkes 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik

o   Keputusan Dirjen Yanmed HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed Concent), 1999

o   Keputusan Dirjen Bina Yanmed HK.00.06.1.4.5390 tentang Pedoman Advokasi dan Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Pelayanan Medis di Rumah Sakit, 2005

o   Kepmenkes 496/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Audit Medis di RS

o   Kepmenkes 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit

o   SE Dirjen Yanmed YM.02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit

3. Pelayanan Gawat Darurat o   Pedoman Pelayanan Gawat Darurat, Depkes, 1995

o   Pedoman Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Rumah Sakit Pada Penanggulangan Musibah Masal/Bencana, Depkes, 1998

o   Penatalaksanaan Korban Bencana Massal, Depkes, 2002

o   Pedoman Kerja Perawat Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit, Depkes, 1999

o   Pedoman Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Di RS, Depkes, 2005

o   Materi Teknis Medis Khusus, Depkes, 2005

o   Materi Teknis Medis Standar (ABCDE), Depkes, 2005

o   Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Depkes 2006

o   Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Massal, Depkes-Polri, 2004

o   Pedoman Penatalaksanaan Keracunan Untuk RS, Depkes-WHO, 2001

o   Kepmenkes 1279/Menkes/SK/XI/2001 tentang  Penilaian Risiko Bencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Pelayanan Keperawatan o   Standar Asuhan Keperawatan, Depkes, 1997

o   Pedoman Uraian Tugas Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit, Depkes, 1999

o   Instrumen Evaluasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit, Depkes, 2001

o   Standar Manajemen Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di Sarana Kesehatan, Depkes, 2001

o   Standar Peralatan Keperawatan dan Kebidanan  di Sarana Kesehatan, Depkes, 2001

o   Standar Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit, Depkes, 2002

o   Standar Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit, Depkes, 2005

o   Dasar-dasar Asuhan Kebidanan, Depkes, 2005

o   Pedoman Perancangan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit, Depkes, 2005

o   Pedoman Penanggulangan KLB – DBD Bagi Keperawatan di RS Dan Puskesmas, Depkes, 2006

5. Pelayanan Rekam Medik o   Pedoman Pengelolaan Rekam Medis di Rumah Sakit, Depkes, 1997

o   Buku Petunjuk Pengisian, Pengolahan dan Penyajian Data RS, Depkes, 2005

o   Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan, PORMIKI, 2008

o   Permenkes 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis

o   Kep Dirjen Yanmed 78/1991 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis di RS

o   SE Dirjen Yanmed HK.00.06.1.5.01160 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis di Rumah Sakit, 1995

6. Pelayanan Farmasi o   Pedoman Pengelolaan Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Depkes, 1990

o   Pedoman Kerja untuk Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit, Depkes, 1998

o   Pedoman Pelayanan Farmasi Rumah Sakit, ISFI, 2001

o   Kepmenkes 1439/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penggunaan Gas Medis Pada Sarana Pelayanan Kesehatan

o   Kepmenkes 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit

7. Keselamatan Kerja, Kebakaran, dan Kewaspadaan Bencana o  Pedoman Teknis Upaya Kesehatan Kerja di Rumah Sakit, Depkes, 1996

o  Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia, Depkes, 2000

o  Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Universal di Pelayanan Kesehatan, Depkes, 2003

o  Pedoman penatalaksanaan pengelolaan limbah padat dan limbah cair di rumah sakit, Depkes, 2006

o    UU No. 1 Th 1970 tentang Keselamatan Kerja

o    Kepmenkes 875/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

o    Kepmenkes 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan

o    Kepmenkes 1217/Menkes?SK/XI/2001 tentang Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi

o    Kepmenkes 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawas Kualitas Air Minum

o    Kepmenkes 1335/Menkes/SK/X/2002 tentang Standar Operasional Pengambilan dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara Ruangan Rumah Sakit

o    Kepmenkes 1439/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penggunaan Gas Medis Pada Sarana Pelayanan Kesehatan

o    Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

o    Kepmenkes 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit

8. Pelayanan Radiologi o   Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Umum Klas B Pendidikan, Depkes, 1999
9. Pelayanan Laboratorium o   Pedoman Keamanan Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedis, Depkes, 1997

o   Pedoman Pengelolaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit, Depkes, 1998

o   Pedoman Praktek Laboratorium Yang Benar, Depkes, 2004

o   Kepmenkes 943/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
10. Pelayanan Kamar Operasi o   Standar Umum Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit, Depkes, 1999

o   Pedoman Kerja Perawat Kamar Operasi, Depkes, 2003

o   Pedoman Instalasi Pusat Sterilisasi Rumah Sakit Kelas B, Depkes, 2004

o   Standard, Pedoman dan Pernyataan, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia (IDSAI) Jaya, 2003

11. Pelayanan Pengendalian Infeksi o   Pedoman Pengendalian Infeksi Nosokomial Rumah Sakit, Depkes, 1993

o   Pedoman Pengendalian Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit, Depkes, 2001

o   Pedoman Pelayanan Pusat Sterilisasi (CSSD) di Rumah Sakit, Depkes, 2002

o   Panduan Pencegahan Infeksi untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sumber Daya Terbatas, 2004

o   Pedoman Manajemen Linen di Rumah Sakit, Depkes, 2004

o   Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Universal di Pelayanan Kesehatan, Depkes, 2003

o   Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS dan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Depkes, 2007

o   Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS dan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Depkes – Perdalin – JHPIEGO, 2007

12. Pelayanan Perinatal Risiko Tinggi o   Pedoman Pelayanan Rawat Gabung di Rumah Sakit, Depkes, 1991

o   Pedoman Pelayanan Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas C dan D, Depkes, 1991

o   Panduan Manajemen Masalah Bayi Baru Lahir untuk Dokter, Bidan, dan Perawat di Rumah Sakit, IDAI – Depkes, 2004

o   Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B (non pendidikan), C dan D, Depkes, 2006

13. Pelayanan Rehabilitasi Medik o  Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di RS Kelas A, B, dan C, Depkes, 1997

o  Standar Operasional Prosedur Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit, Depkes, 2002

o  Indikator Klinik Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit, Depkes, 2002

14. Pelayanan Gizi o   Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit, Depkes 2003
15. Pelayanan Intensif o   Standar Umum Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit, Depkes, 1999

o   Standar Pelayanan ICU, Depkes, 2003

o   Standar Pelayanan  ICCU di Rumah Sakit, Depkes, 2003h

o   Pedoman Pencegahan dan Penananggulangan Infeksi di ICU, Depkes, 2004

o   Standar Pelayanan Keperawatan Di ICU, Depkes, 2006

16. Pelayanan Darah o   Standar Penggunaan Darah, Depkes, 1996

o   Buku Pedoman Pelayanan Transfusi Darah, Modul 1 – 4, Depkes, 2003

o   Transfusi Komponen Darah, HTA, Depkes, 2003

Posted in Akreditasi RS | Tagged , | 12 Comments

Kerangka Acuan Bimbingan Akreditasi RS

Pendahuluan

Pada umumnya kendala dan kesulitan manajemen rumah sakit dalam menghadapi survey akreditasi adalah kesulitan dalam mengartikan apa yang dimaksud dalam standard an parameter. Bimbingan akreditasi diberikan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan maksud agar manajemen rumah sakit dapat mengatasi kesulitan ini.

Tujuan
Umum :
Meningkatkan kinerja manajemen rumah sakit menghadapi akreditasi.

Khusus :
1. Menghilangkan perbedaan persepsi tentang standar dan parameter
2. Memberikan wawasan lebih luas tentang program akreditasi
3. Memberikan arahan dalam mempersiapkan akreditasi

Prosedur :
1. RS mengajukan permohonan bimbingan akreditasi secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Eksekutif KARS dengan alamat :

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
Gedung Depkes Lantai V, Blok B Ruang 511A
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 No.4-9 Jakarta
Telp. 021-5201590 pes 1353 / 5265717
Fax. 021 – 5265717

Ketentuan :
a. Isi permohonan bimbingan mencakup waktu/tanggal RS siap menerima pembimbing.
b. Bidang pelayanan yang ingin dibimbing, jumlah dan lama kunjungan yang diinginkan untuk masing-masing pelayanan yang dibimbing.

2. Berdasarkan surat permohonan dari RS maka KARS akan memilih Pembimbing, mengeluarkan surat tugas dan ijin atasan langsung bagi Pembimbing yang ditugaskan oleh KARS.
3. KARS akan memberitahukan ke RS nama Pembimbing dan kapan kegiatan bimbingan bisa dilakukan. Kegiatan bimbingan dilaksanakan disesuaikan dengan jadwal waktu yang diajukan oleh RS dan kegiatan lain dari KARS
4. Satu minggu sebelum bimbingan dilakukan RS agar mentranfer biaya bimbingan sesuai dengan paket dan bidang pelayanan yang dipilih RS kepada Sekretariat KARS ke rekening :

Komisi Akreditasi Rumah Sakit
a.n. Dra. Masaah Amatyah, M.Kes
Bank BNI’46, Cabang Tebet, Jakarta.
No. Rekening : 0011802402

5. Dua minggu setelah melakukan bimbingan, pembimbing wajib menyerahkan laporan kepada : Sekretariat KARS, dan RS.

Pelaksanaan Bimbingan

Bimbingan akan dilaksanakan sesuai dengan bidang pelayanan yang dipilih oleh RS. Pada dasarnya kegiatan Pembimbing adalah :
1. Memberikan penjelasan tentang akreditasi dan bidang pelayanan yang akan dibimbing secara umum.
2. Melakukan analisa situasi sehingga diperoleh gambaran pemahaman RS terhadap standar dan instrumen self assesment dan seberapa jauh standar dan instrument tersebut telah dipenuhi oleh rumah sakit.
3. Memberikan saran/petunjuk langkah-langkah yang perlu dilakukan rumah sakit dan dokumen yang perlu disediakan untuk mencapai masyarakat akreditasi.

Bidang Pelayanan
Bidang pelayanan yang dapat dipilih untuk dibimbing ada 16 pelayanan yaitu :
I. Bidang Administrasi
1. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
2. Pelayanan Rekam Medis
3. Pelayanan Farmasi
4. Program K3
II. Bidang Medis
1. Pelayanan Medis
2. Pelayanan Gawat Darurat
3. Pelayanan Kamar Operasi
4. Pelayanan Intensif
5. Pelayanan Laboratorium
6. Pelayanan Radiologi
7. Pelayanan Rehabilitasi Medik & Pelayanan Darah
III. Bidang Keperawatan
1. Pelayanan Keperawatan
2. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi
3. Pelayanan Infeksi
4. Pelayanan Gizi

Jenis dan Jumlah Kunjungan
Rumah Sakit dapat menetapkan jumlah hari kunjungan yang diinginkan untuk tiap-tiap bidang pelayanan

Contoh:
? RS Milik Pemerintah
RS A mengajukan bimbingan untuk 1 pelayanan Administrasi & manajemen. Biaya yang dibayarkan ke KARS Rp. 1.000.000,-

? RS Milik BUMN, RS BLU, RS Swasta
RS B mengajukan bimbingan 2 pelayanan yaitu Administrasi & manajemen dan Rekam Medis. Biaya yang dibayarkan ke KARS Rp. 3.000.000,-

Biaya Bimbingan
? RS milik Pemerintah denngan jumlah tempat tidur kurang dari 150 TT, biayanya : Rp. 1.000.000,- / Pelayanan / hari

? RS milik BUMN, RS BLU & RS milik Perseroan Terbatas (PT) / Yayasan dengan tempat tidur lebih dari 150 TT, biayanya : Rp. 1.500.000,- / Pelayanan / hari

Catatan
Biaya tersebut :
? Belum termasuk transportasi dan akomodasi Pembimbing Akreditasi RS
? Sudah termasuk fee Pembimbing

Nama – Nama Pembimbing

I. Pembimbing Administrasi
1. Dr. Boedihartono, MHA
2. Dr. Soedastri, MHA
3. Dr. Sofyan Syahboedin, MPH, MHA, MM
4. Dr. Luwiharsih, M.Sc
5. Dr. S.K. Poerwani, MARS
6. Dr. Nina Sekartina, MHA
7. Dr. H. Mgs. Johan T.Saleh, M.Sc
8. DR.Dr. Sutoto, M.Kes
9. Dr. R. Rifayantini, MHA
10. Dr. Nurul Ainy Sidik, MARS
11. Dr. H. Sri Handono, MPHM
12. Dr. Yanuar S. Maarifat, MPH, MM
13. Dr. Tri Hastuti, MS

II. Pembimbing Medis
1. Dr. Robby Tandiari, Sp.Rad, FICS
2. Dr. Nico A. Lumenta, K. Nefro, MM
3. Dr. Farida Djajal, Sp.KK
4. Dr. Anggraeni Wiyono, Sp.THT
5. Dr. Abdul Bar Hamid, Sp.S
6. Prof. DR. JB. Suparyatmo, Sp.PK
7. Dr. Rahmat Wahjudiana, Sp.B
8. Dr. Nana Supriana, Sp.R
9. Dr. Koesno Martoatmodjo, Sp.A
10. Dr. Harry Hartoyo, Sp.RM
11. Dr. Djoti Atmojo, Sp.A
12. Prof. dr. Amiruddin Alliah, Sp.S(K)
13. Dr. Nunuk Maria Ulfah, Sp.M
14. Dr. C. Prabani Setiodrestiono, Sp.B
15. Dr. Adam Sudjodi, Sp.B
16. Dr. Soeprapto Miharso, Sp.PK.FS
17. Dr. Soetopo Kirlan, Sp.BT, Sp.B, MARS
18. Dr. Agung P. Sutiyoso Sp.BO, MARS
19. Dr. M. Soebijanto, Sp.PD, MM
III. Pembimbing Keperawatan
1. DR. Rokiah, K. SKM, MHA
2. Lismidar, SKM
3. Gandauli Panggabean, SKM
4. Saida Simanjuntak, S.KP, MARS
5. Maria I.Wijaya, SKM
6. Rasmanawati, S.KP.MM
7. Sri Rejeki, SH, MARS
8. Siti Pertiwi, S.Pd
9. Mariani Situmorang, SKM, MHA
10. Rumondang Panjaitan, S.Kp
11. Misparsih, S.Kp.M.Kep
12. Dra. Pipih Karniasih, S.Kp.M.Kes
13. Ruti Nubi, SKM
14. Astuti Sri Wardhani, SKM
15. Rismawati Syarief, S.Kp.M.Kes

Posted in Akreditasi RS | Tagged | 32 Comments

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Posted in Uncategorized | Leave a comment